Tarik-menarik kepentingan telah banyak mengubah fungsi lahan. Keberpihakan pada ketahanan pangan bisa diwujudkan melalui penataan ruang yang melindungi lahan pertanian

Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menyebabkan lahan pertanian menjadi faktor produksi pertanian yang utama dan unik karena sulit digantikan dalam sebuah proses usaha pertanian. Secara filosofis, lahan memang memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Ini karena di samping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai sosial, bahkan religius. Akan tetapi, lahan pertanian menghadapi permasalahan konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian massif. Sementara, keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru pun relatif kecil. Padahal, ketersediaan lahan dalam usaha pertanian merupakan conditio sine-quanon (syarat mutlak) untuk mewujudkan peran sektor pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture), terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Hal ini tentu amat disayangkan mengingat potensi sektor pertanian Indonesia yang membanggakan. Capaian produksi komoditas pertanian tanaman pangan selama tahun 2005- 2008 telah menunjukan prestasi yang sangat baik, antara lain peningkatan produksi padi dari 54,15 juta ton GKG tahun 2005 menjadi 60,33 juta ton GKG pada tahun 2008, atau meningkat rata-rata 3,69% per tahun. Pada tahun 2009 produksi padi (berdasarkan ARAM III Oktober 2009) telah melebihi target sebesar 100,5%, atau mencapai 63,8 ton GKC dari yang ditargetkan 63,5 juta ton GKG. Peningkatan produksi ini membuat Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti yang terjadi di banyak negara ketika krisis keuangan global melanda dunia. Keberhasilan swasembada ini sudah diakui dunia.

PENDAHULUAN
Infrastruktur jalan di setiap Daerah merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Kabupaten Grobogan, sebagai contoh: tersedianya jalan jalan (baik jalan Propinsi, Kabupaten maupun jalan desa) akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah, kegiatan perdagangan, bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur tersebut membuat Pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan yang terjadi adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan jauh dari kata cukup. Minimnya anggaran untuk pemeliharaan maupun peningkatan jalan di Kabupaten Grobogan menyebabkan masih banyaknya ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan. Dari total panjang ruas jalan di Grobogan sejauh 890,01 kilometer, sepanjang 278.917  kilometer (31,34%) di antaranya rusak berat, 231.379 kilometer berkondisi rusak ringan (26,00%), 95.124 kilometer (10,69%) kondisi sedang, dan 282.480 kilometer (31,74%)  kondisinya terbilang baik.  

Pengaruh Beban Berlebih Terhadap Kerusakan Jalan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah besar ketika melakukan sidak di Subah, Batang, Minggu (27/4/2014) malam. Ia memergoki praktik pungutan liar di jembatan timbang.

"Temuan mengenaskan, ya pas kalau jalan hancur, hampir semua melebihi muatan. Kalau tiap hari seperti ini, berapapun pendapatan yang diperoleh dari Perda ini tidak sebanding dengan yang kita pakai untuk memperbaiki," Ucap Pak Ganjar.


Maka tentulah kita mengambil pelajaran dari kemarahan Gubernur Jawa Tengah bahwa muatan berlebih berkorelasi langsung terhadap kerusakan jalan.
Jalan merupakan infrastruktur terpenting dalam sistem transportasi darat di Indonesia. Terjaminnya struktur perkerasan yang baik akan menjamin keberlangsungan sistem transportasi yang baik pula. Namun, struktur jalan yang tersedia di dalam sistem transportasi darat ternyata belum mampu untuk memenuhi standar sehingga sistem transportasi darat di Indonesia tidak bisa memberikan layanan yang memadai.

Jalan sebagai salah satu prasarana infrastruktur transportasi merupakan unsur sentral dalam membentuk struktur ruang dan mengarahkan pola pengembangan wilayah atau kawasan. Pembangunan jalan mendorong komunikasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga diharapkan dapat membangun toleransi dan menghilangkan kendala akibat perbedaan budaya yang ada di masyarakat. Hal ini dapat mendukung pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jaringan jalan harus mampu mengedepankan fungsi pelayanan ekonomi yang memperhatikan dengan seksama secara seimbang aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Sehingga keberadaan jalan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat maupun lingkungan lainnya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian kebijakan investasi infrastruktur jalan juga harus diselenggarakan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bukan sekedar menjadikan infrastruktur jalan sebagai komoditas ekonomi. Untuk menjamin terpenuhinya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pembangunan jalan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.