Pengembangan Kawasan Industri dalam Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN GROBOGAN

I. PENDAHULUAN

Sistem transportasi, khususnya jalan dikembangkan untuk memperlancar arus manusia, barang, jasa, dan informasi ke seluruh pelosok daerah kabupaten dan kota. Dengan kata lain setiap usaha dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah, utamanya yang ditujukan untuk mendukung sistem dinamika masyarakat secara aman, nyaman, cepat, handal, dan sesuai dengan kapasitas potensi lingkungannya.


Untuk mencapai peran transportasi tersebut, maka harus berlandaskan kepada pemanfaatan secara optimal potensi-potensi yang dimiliki daerah guna mencapai produktifitas yang tinggi. Dalam hal ini pengembangan jaringan jalan harus dilaksanakan dengan melihat konsepsi pembangunan sistem transportasi secara regional maupun wilayah propinsi. Untuk itu, perlu memperhatikan realitas struktur kawasan, sarana, rute, penduduk, dan prasarana.

Rapat FKDI Kabupaten Grobogan

Program Reformasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang dilaksanakan secara Partisipatif melalui paradigma baru di dalam pelaksanaan pembangunannya, akan berimplikasi pada pola pendekatan yang akan melibatkan masyarakat petani secara penuh, di mana pola pendekatan ini akan selalu mengedepankan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat petani, melalui proses bottom up. Dengan dilaksanakannya pembaruan pengelolaan irigasi tersebut, maka diharapkan dapat dicapai:

Lahan kritis adalah lahan yang tidak berfungsi secara optimal untuk mendukung fungsi-fungsi lahan terutama dari sisi produktivitas. Lahan kritis juga disebut sebagai lahan marginal yaitu lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas, sehingga hanya ada sedikit tanaman yang mampu tumbuh. Beberapa faktor pembatas yang menyebabkan tanaman sulit tumbuh pada lahan kritis adalah unsur hara, air, suhu dan kelembapan lahan.


Salah satu upaya penanganan lahan kritis dari pemerintah yaitu Ditjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri di kabupaten grobogan adalah diadakan program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air- Berbasis Masyarakat. Secara menyeluruh tujuan dari Program PLKSDA-BM  adalah upaya penanganan lahan kritis pada area tangkapan air dengan cara membangun kerjasama multipihak dalam rangka mengembalikan fungsi lahan sebagai mana mestinya dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat petani konservasi.

Pembangunan Infrastruktur Jalan Grobogan

Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam PERGUB No   Tahun 2014, dalam Pergub tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan Jateng sejahtera dan berdikari. Bantuan diusulkan melalui Musrenbang, usulan kegiatan strategis kepada Pemerintah Provinsi pasca Musrenbang dan usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja. Bantuan pada Perubahan APBD merupakan kegiatan yg bersifat mendesak/strategis/ bagian dari komitmen sharing Provinsi, diutamakan yg dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan dgn mempertimbangkan proporsionalitas alokasi pada APBD Induk dan kemampuan pengelolaan kelengkapan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali untuk keadaan tertentu.